Press Release

MinInfo introduces FOIA Manual

JAKARTA -- Today the Ministry of Communication and Information introduced a Manual on Freedom of Information to explain to various government agencies how to implement the Freedom of Information Law that was passed in April 2008.

The Manual on Freedom of Information is a milestone in the implementation of the law, which becomes effective in April 2010.  It is the first step in the drafting of more detailed technical guidelines for full public access to information.  This manual and today’s event reflect government leadership and commitment in promoting awareness of the provisions of the law within state institutions. 

USAID and its Democratic Reform Support Program have been active supporters of freedom of information and have partnered with both Government and civil society on this issue. We will continue to work with civil society to fully socialize the law.

USAID has provided continuous support for civil society advocacy and for technical assistance to the Parliament since the early stages of deliberation on the bill in 2001.  Since passage in April 2008, USAID’s Democratic Reform Support Program has supported efforts to ensure implementation of the law.  Through this collaboration with the Indonesian Research and Development Institute, we have supported trainings for journalists on key provisions of the Freedom of Information law in order to promote informed and active use of the law by the general public.  Over the past 12 months more than 300 government representatives have participated in workshops that have helped to develop the manual that is being launched today.

For more information, please contact:  Roman Woronowycz, USAID Communications and Outreach Officer, tel: 6221-3435-9424 or email: rworonowycz@usaid.gov


MenKominfo Memperkenalkan Buku Panduan KIP


JAKARTA – Pada hari ini, Departemen Komunikasi dan Informasi memperkenalkan Buku Panduan Keterbukaan Informasi Publik untuk menerangkan kepada berbagai lembaga pemerintah bagaimana menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah disahkan pada April 2008.

Buku Panduan Keterbukaan Informasi Publik adalah tonggak penting dari pelaksanaan undang-undang yang akan menjadi efektif pada April 2010. Buku panduan ini adalah langkah pertama untuk pembuatan panduan teknis yang lebih detail agar publik dapat mengakses informasi dengan lengkap. Buku panduan ini dan acara yang terselenggarakan pada hari ini mencerminkan komitmen dan kepemimpinan pemerintah dalam meningkatkan pemahaman akan ketentuan-ketentuan dari undang-undang di ruang lingkup badan-badan pemerintahan.

USAID dan Democratic Reform Support Program (DRSP) merupakan pendukung yang aktif akan keterbukaan informasi, dan telah bekerja baik dengan pemerintah dan masyarakat. Kami akan terus bekerja sama baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat dalam mensosialisasikan undang-udang ini secara penuh.

USAID merupakan pendukung KIP yang aktif sejak 2001. Sejak pengesahannya pada April 2008, DRSP Program telah mendukung upaya-upaya pelaksanaan dari undang-undang ini. Melalui kerjasana ini , kami telah memberikan pelatihan kepada jurnalis-jurnalis tentang ketentuan-ketentuan penting dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik agar dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat akan undang-undang ini. Dalam 12 belas bulan terakhir ini, lebih dari  300 perwakilan dari pemerintah telah ikut serta dalam pelatihan yang telah membantu tersusunnya buku panduan yang akan di luncurkan hari ini.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Roman Woronowycz, Pejabat Humas dan Komunikasi USAID, tel: 6221-3435-9424 atau email: rworonowycz@usaid.gov

 

Learn more: Democracy and Governance | About this activity



Related stories

Print this pageEmail this page

Last updated August 20, 2009

Viewers: Word | Adobe (PDF)

Privacy Statement www.usaid.gov

USAID | Indonesia
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 3-5 | Jakarta, Indonesia 10110
Tel +62 (21) 3435-9000
jakarta-info@usaid.gov